Paketdigital.com – SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi juga daya saing sektor ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings pada Singapura. Danantara akan datang menjalankan aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum serta Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, kemungkinan risiko yang mampu muncul, khususnya apabila meninjau pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis dunia usaha 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menyebabkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam persoalan hukum BLBI, kita mengawasi bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan serta intervensi urusan politik yang digunakan kuat. Jika Danantara bukan dikelola dengan transparansi dan juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario sama terjadi,” ujar Hardjuno di tempat Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang mana terdampak krisis. Sayangnya, dana yang disebutkan banyak yang tersebut tak kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir lalu konglomerat yang dimaksud mempunyai hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario mirip dapat terjadi pada Danantara apabila tidak ada ada mekanisme yang mana jelas di pengelolaan kemudian pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings di tempat Singapura serta Khazanah di dalam Tanah Melayu menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang digunakan transparan kemudian independen dapat menggalakkan perekonomian nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Negara Malaysia dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan di tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi kebijakan pemerintah kemudian kurangnya pengawasan, holding pembangunan ekonomi negara justru sanggup menjadi beban ekonomi yang tersebut berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang mana diterapkan untuk membiayai inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, jikalau efisiensi ini diadakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan warga di tempat luar penerima khasiat MBG dapat terancam.
“Perlu kajian lebih lanjut di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Jangan sampai demi satu inisiatif unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.