Paketdigital.com – Di berada dalam gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai komponen bakar nabati (BBN) , pemerintah diingatkan untuk segera menimbulkan roadmap yang dimaksud lebih besar jelas dan juga terstruktur. Terlebih, bioetanol sudah ada ditetapkan sebagai salah satu Proyek Penting Nasional (PSN). Demikian disampaikan pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran.
Tumiran sependapat, roadmap terstruktur sudah ada sangat mendesak. Kalau tiada segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri. “Ya, bisa saja gagal. Makanya harus ada roadmap yang dimaksud terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, juga lain-lain. Semua harus jelas,” kata Tumiran untuk media hari ini.
Menurut mantan anggota Dewan Tenaga Nasional (DEN) tersebut, roadmap memang benar harus jelas dan juga terstruktur. Dari sisi produksi, misalnya, berapa jt ton yang mana ditargetkan. Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi, apa semata material bakunya. Misal tebu, jagung, singkong, juga sebagainya. ”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” lanjutnya.
Ketiadaan roadmap, imbuh Tumiran, bahkan mampu berdampak terhadap keseimbangan antara produksi juga penyerapan bioetanol itu sendiri. “Kalau produksi berlimpah lalu bukan terserap, bagaimana? Makanya, harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” tegas Tumiran.
Tidak cuma itu. Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN. Karena bioetanol untuk BBN, misalnya, tentu tidaklah mampu disamakan dengan etanol untuk minuman keras. “Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa belaka hambatannya serta juga bagaimana skenarionya,” imbuh Tumiran.
Terpisah, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi juga sependapat. “Jadi roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti proyek strategis nasional (PSN). Termasuk pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujar Acuviarta.
Mengenai pentingnya roadmap, Acuviarta menjelaskan, lantaran pengembangan bioetanol tidak ada sanggup cuma dibebankan Kementerian Daya lalu Sumber Daya Mineral (ESDM). Tetapi ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian juga sebagainya. “Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” lanjutnya.
Menurutnya, mulai dari strategi, kebijakan, acara sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tak kabur. Selain itu, ada timeline yang dimaksud jelas sehingga kegiatan bioetanol sanggup mudah termonitor kemudian dievaluasi.
Tanpa roadmap yang dimaksud terstruktur, imbuh Acuviarta, akan menimbulkan para pihak yang dimaksud terlibat pada acara itu berjalan sendiri-sendiri. “Karena peran kemudian fungsi para pihak yang terlibat pada pengembangan bioetanol akan menjadi tak jelas pada bagian hulu lalu hilirnya,” ujarnya.