Paketdigital.com – NEW YORK – Kehadiran DeepSeek membuat Amerika Serikat ketar-ketir, Amerika Serikat ingin sebelum sebesar TikTok DeepSeek harus secepatnya dibunuh.
Dua anggota DPR Amerika Serikat mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang perangkat lunak kecerdasan buatan China DeepSeek dari perangkat milik pemerintah AS, sejenis dengan kebijakan yang digunakan sudah ada tambahan dulu berlaku untuk melarang TikTok pada perangkat pemerintah.
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Josh Gottheimer selama New Jersey, dan juga dari Partai Republik, Darin LaHood dari Illinois mengajukan “Rancangan Undang-Undang Larangan DeepSeek Pada Alat Pemerintah,” yang dimaksud akan melarang pegawai pemerintah menggunakan perangkat lunak Kecerdasan Buatan jika China itu pada perangkat elektronik milik pemerintah.
Mereka masuk akal bahwa Beijing miliki kemampuan untuk menggunakan program yang dimaksud untuk melakukan pemantauan kemudian menyebarkan misinformasi.
“Partai Komunis China sudah pernah dengan sangat jelas menjelaskan bahwa merek akan memanfaatkan segala cara yang digunakan merek miliki untuk merusak keamanan nasional kita, menyebarkan disinformasi yang tersebut berbahaya, juga menghimpun data tentang warga Amerika,” kata Gottheimer pada pernyataan tertulis.
“Kita bukan bisa saja mengambil risiko Partai Komunis China menyusupi perangkat pejabat pemerintah kita lalu membahayakan keamanan nasional kita.”
Usulan itu disampaikan setelahnya perusahaan perangkat lunak dengan syarat China itu pada Januari lalu mempublikasikan sebuah model Artificial Intelligence yang mana miliki kinerja yang tersebut bersaing dengan model-model Teknologi AI yang tersebut dikembangkan perusahaan-perusahaan Amerika seperti OpenAI, Meta, Alphabet serta lainnya.
Tahun lalu, Kongres dan juga presiden AS, yang kala itu masih dijabat Joe Biden, menyetujui divestasi TikTok dari perusahaan induknya yang tersebut berasal dari China, atau terancam dilarang dalam seluruh AS. Kebijakan itu saat ini berada dalam ditangguhkan.
Presiden Donald Trump, yang mengajukan larangan TikTok pada masa pemerintahannya yang tersebut pertama, bulan lalu justru mengesahkan instruksi presiden untuk menambah masa berlaku periode untuk menemukan solusi jangka panjang berhadapan dengan hambatan yang disebutkan sebelum UU pelarangan TikTok harus diberlakukan.