Paketdigital.com – JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut pada pesisir laut Tangerang, Banten yang mana terindikasi akan menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia meminta-minta pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang menghebohkan masyarakat tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran pengerjaan pagar laut pada Tangerang. Tak hanya saja ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar publik mampu meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan pada waktu Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan juga Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu jikalau berhasil di dalam reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran harga jual minimal Rp10 jt per meter, maka peluang kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar akibat menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus diadakan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di area wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan juga Perikanan (KKP) memiliki kemampuan menjaga laut Indonesia apabila dalam depan mata cuma kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat bukan ada semangat juga upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tak ada tindakan hukum?” kata legislator selama Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan pada KPP sangat kecil serta ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang digunakan tidaklah dapat dilaksanakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tidaklah murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar sekadar sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang digunakan lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini sudah pernah melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, serta otoritas Provinsi Banten serta melibatkan 1.210 nelayan yang dimaksud terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang dimaksud pada saat ini telah dilakukan dibongkar.