Paketdigital.com – JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Jazilul Fawaid menilai wajar terjadi polemik terkait penolakan terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Kuantitas ( PPN ) menjadi 12 %. Namun, ia menilai, sedianya polemik itu tak perlu muncul lantaran sebagian fraksi dalam DPR telah terjadi setuju pengesahan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang digunakan menjadi dasar kenaikan PPN tersebut.
“Kami menganggap wajar polemik kenaikan PPN 12%, meskipun mestinya sudah ada tak diperlukan lagi sebab hampir semua partai pada DPR pada tahun 2021 telah lama menyetujui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan PPN 12% bagian dari pelaksanaan UU HPP,” ujar Jazilul di keterangan tercatat yang digunakan dikutip, Awal Minggu (23/12/2024).
Kendati demikian, Gus Jazil sapaan akrabnya memohonkan pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara bijaksana. Ia memohonkan agar pemerintah mengantisipasi dampak yang tersebut akan ditimbulkan akibat dari kenaikan PPN menjadi 12%.
“Fraksi PKB menyetujui kenaikan PPN 12% dengan harapan pemerintah masih melakukan skema kebijakan dunia usaha lainnya yang digunakan dapat menghurangi tekanan kenaikan nilai tukar juga daya beli masyarakat,” urainya.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR ini khawatir akan timbul dampak lesunya daya beli publik bila kenaikan PPN 12% bukan disertai kebijakan perekonomian lainnya.
”Hemat saya pada melaksanakan kebijakan kenaikan PPN 12% diperlukan keberanian pemerintah lalu dukungan sektor perniagaan agar tidak ada muncul gejolak perekonomian pada sedang masyarakat, misal PPN 12% untuk tahap awal dikenakan pada barang barang mewah,” kata Gus Jazil.