Paketdigital.com – JAKARTA – Di sedang upaya pemerintah menggerakkan perkembangan dunia usaha 8% dengan menyokong banyak penanaman modal melalui Kawasan Sektor Bisnis Khusus (KEK) , ada delegasi rakyat yang tersebut justru dinilai tidaklah mendukung.
Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (Appdesa) telah mendeteksi adanya ketidakharmonisan antara kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan anggota partai koalisi di area sebagian daerah, seperti pada Daerah Bogor.
“Kami telah mengendus ini. Bagaimana kemungkinan besar ada politisi partisipan koalisi justru berpihak pada kegiatan yang dimaksud berdampak buruk pada iklim penanaman modal di tempat tanah air. Apalagi kalau benar sampai ada penggalangan massa berbayar”, kata Koordinator Nasional Appdesa, Rifaldi Utama.
Rifaldi menyesalkan adanya informasi yang dimaksud beredar terkait penampilan anggota partai di aksi masyarakat, yang dimaksud dapat merusak iklim pembangunan ekonomi di dalam tanah air, khususnya di dalam kawasan perekonomian khusus sebagai lokomotif pendorong peningkatan ekonomi.
Aksi yang digunakan dimaksud Rifaldi adalah rangkaian aksi juga rapat terkait Danau Lido di tempat Bogor, Jawa Barat. Aksi yang dimaksud justru dihadiri oleh anggota DPRD Kota Bogor, salah satunya Edwin Sumarga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Edwin dinilai mengabaikan fungsinya sebagai perwakilan rakyat untuk memberikan literasi hukum terhadap masyarakat, lantaran sebagai politikus sekaligus petinggi Dewan Pimpinan Fakultas PKB (DPC PKB) Wilayah Bogor, Edwin seharusnya mengerti bahwa status KEK adalah amanat undang-undang untuk menggerakkan perekonomian negara sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ironinya, Edwin justru bergabung pada kegiatan yang diadakan banyak masyarakat, seperti yang tersebut dilakukannya dalam wilayah Watesjaya pada hari Minggu, 15 Desember 2024 lalu. “Secara psikologi politik, Edwin telah cukup dianggap bukan mengupayakan upaya Presiden Prabowo untuk mencapai bilangan bulat perkembangan ekonomi 8%,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, aksi rakyat hari Akhir Pekan (15/12) lalu berisi poin-poin termasuk permasalahan lingkungan pada Danau Lido dan juga ketenagakerjaan. Aksi ini diduga sarat provokasi lantaran tuntutan partisipan aksi tak sesuai dengan kenyataan dalam lapangan.