Paketdigital.com – JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi melakukan konfirmasi bahwa pembangunan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan dalam bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto . Hasan mengungkapkan bahwa paling lambat 2029 IKN telah mampu menjadi ibu kota politik.
“Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tiada ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN telah dapat menjadi ibu kota politik,” kata Hasan di keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Hasan juga menanggapi rencana Presiden Prabowo yang digunakan akan berkantor dalam Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo mengumumkan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN akan memerankan fungsi sebagai ibu kota politik.
“Presiden mengungkapkan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN pasca IKN bisa saja memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif juga kantor yudikatif di dalam sana,” ungkapnya.
Diketahui, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memverifikasi kesiapan infrastruktur dasar di area Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) di rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal 2025 dan juga rencana pemindahan ibu kota negara pada 2028.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Diana, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap saja dilakukan, salah satunya oleh sebab itu peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Diana juga mengukapkan bahwa Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor dalam IKN pada 17 Agustus 2028.
“Kami tetap memperlihatkan semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap saja ada juga di tempat Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah ada mulai kita lakukan dari sekarang,” kata Wamen Diana pada Rapat Strategi Re-Introduksi IKN dalam Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Hari Senin (9/12/2024).
Tercatat total progres konstruksi infrastruktur dalam IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7%. Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8%, progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%, kemudian progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.
Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah lama mengusulkan beberapa infrastruktur yang tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat. Infrastruktur yang disebutkan diantaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, dan juga Gedung dan juga Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.
“Selain perkembangan infrastruktur, kami juga masih memprioritaskan pemelihaaran kemudian perawatan teristimewa pada pengelolaan air minum, listrik dan juga sanitasinya. Karena kita harus melakukan konfirmasi ASN serta warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di dalam sana,” ujarnya.