Paketdigital.com – JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses menjauhi hingga pelaksanaan Pilpres juga pemilihan kepala daerah 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Ukuran HAM 2024, Distraksi Hak Asasi pada Rezim Transisi yang mana dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi ketika ini ditandai partisipasi pemilihan Serentak 2024 tidaklah menyentuh 70%, sarana prasarana pilpres yang digunakan tidaklah inklusif, hingga representasi perempuan di kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang menjadi alasan di tempat balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut dan juga pada pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Ukuran HAM periode I (2014-2019), 2023, serta tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil serta urusan politik sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil kemudian kebijakan pemerintah pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi juga berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk serta teristimewa memulihkan lingkungan urusan politik demokratis yang dimaksud patuh pada prinsip rule of law lalu standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Angka HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) pada perlindungan, pemajuan, penegakan, juga pemenuhan HAM di area Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang tersebut terdapat pada Kovenan Internasional Hak Sipil kemudian Politik dan juga Kovenan Internasional Hak Sipil kemudian Politik kemudian Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil serta kebijakan pemerintah dan juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang mana selanjutnya diturunkan ke di 50 sub indikator.
Penilaian dilaksanakan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang dimaksud menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, kemudian pemenuhan HAM yang tersebut paling buruk. Lalu, nomor 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber kemudian expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.