Paketdigital.com – JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar terkait kisruh Palang Merah Indonesia ( PMI ) antara Jusuf Kalla (JK) juga Agung Laksono. JK dan juga Agung merupakan dua seniornya di area partai urusan politik berlambang pohon beringin itu.
“No comment,” ucap Bahlil singkat usai hadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) para anggota DPR RI dan juga DPRD Kabupaten/Kota pada Hotel Paragon, Ibukota Pusat, Rabu (11/12/2024).
Saat disinggung lebih banyak terpencil perihal polemik itu, Bahlil malah meninggalkan awak media. Ia pun beranjak pergi dari dari Hotel Paragon. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Lingkup Pembangunan Individu kemudian Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan hambatan dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) bukanlah urusan pemerintah.
Namun, kesulitan legalitas kepengurusan PMI berada dalam bawah Kementerian Hukum serta HAM (Kumham). “Itu tidak urusan kita, kalau urusan legalitas kepengurusan urusan Kumhan,” tegas Pratikno ketika ditanya di area Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku belum menerima surat pendaftaran kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) baik dari kubu Jusuf Kalla (JK) maupun Agung Laksono.
“Sampai hari ini saya belum terima ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan PMI,” kata Supratman dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Meski begitu, Supratman mengumumkan pihaknya akan segera melakukan verifikasi prosedur pelaksanaan jikalau SK kepengurusan telah dilaporkan.