Paketdigital.com – JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah dilakukan sukses digelar. Ketegangan akibat pilihan urusan politik di pilkada mestinya juga mereda. Untuk itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra memacu rekonsiliasi kebangsaan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki menilai, proses kebijakan pemerintah lima tahunan bukan boleh menjadi ruang perpecahan serta disintegrasi pada masyarakat.
Wahid menyinggung masalah maraknya polarisasi yang dimaksud berujung permusuhan akibat pilihan politik. Menurutnya, konflik dukungan urusan politik yang tersebut terus meruncing akan berdampak pada harmonisasi hidup masyarakat, utamanya pada kalangan akar rumput.
“Pilkada adalah instrumen demokratis untuk memilih pemimpin, tidak event untuk memupuk permusuhan serta disintegrasi. Perbedaan pilihan urusan politik tak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keakraban kemudian persaudaraan, khususnya pasca pagelaran Pilkada,” ujar Wahid, Mulai Pekan (9/12/2024).
“Kita semua mesti paham, pilkada belaka karnaval demokrasi yang tersebut mempertarungkan ide-gagasan, sementara kualitas demokrasi ditentukan oleh kohesi sosial yang terbangun, keakraban warga negara, dan juga rekonsiliasi, termasuk pada Jakarta,” sambung aktivis HMI itu.
Wahid menyebut, Indonesia pernah berada pada kubangan disintegrasi akut akibat pilihan kebijakan pemerintah pada Pemilihan Kepala Daerah DKI DKI Jakarta 2017. Konflik politik, kata dia, berlanjut menjadi konflik sosial yang mana justru menyuburkan praktik fitnah, polarisasi ekstrem, hingga permusuhan.
“Kita pernah mengalami efek urusan politik pecah-belah itu bertahun-tahun. Hari ini, kita mesti lebih besar dewasa menyikapi kompetisi kebijakan pemerintah elektoral. Perbedaan pilihan kebijakan pemerintah adalah kelaziman demokratis yang digunakan tidaklah perlu berlarut. Setelah pilkada, semua warga negara adalah saudara,” terang Wahid.
Menurut Wahid, provokasi serta agitasi adalah musuh demokrasi yang mesti diperangi. Tidak hanya sekali di dalam dunia nyata, ujaran fitnah serta kebencian akibat pilihan urusan politik juga menyebar di tempat linimasa media sosial. Akibatnya, ketegangan antarpendukung kandidat terus menguat.