Paketdigital.com – JAKARTA – Kisruh pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dengan Jusuf Kalla (JK) disayangkan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Fernando berpendapat, politisasi organisasi sosial harus dihentikan.
“Sangat disayangkan adanya upaya menciptakan dualisme Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia. Seharusnya tiada upaya menciptakan dualisme kepengurusan PMI oleh sebab itu merupakan organisasi sosial yang seharusnya terbebas dari kepentingan politik,” kata Fernando terhadap SINDOnews, Hari Senin (9/12/2024).
Menurut Fernando, upaya Agung Laksono memproduksi kepengurusan PMI menjadi dualisme menyebabkan citra buruk baginya yang digunakan pernah terlibat pada dualisme kepengurusan Partai Golkar dan juga Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.
“Jangan-jangan Agung Laksono memang benar tak mempunyai kemampuan untuk menjadi ketua umum melalui mekanisme yang tersebut murni serta sesuai dengan AD/ART, sehingga harus menghasilkan dualisme kepengurusan,” tuturnya.
Fernando mengatakan, jangan memperalat PMI atau organisasi lainnya untuk kepentingan eksistensi diri pada kancah nasional juga bukan murni untuk kepentingan sosial.
“Setop politisasi organisasi sosial untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. PMI merupakan organisasi sosial yang mana bergerak di tempat bidang kemanusiaan sehingga akan sangat berdampak kalau sampai dualisme kepengurusan berkepanjangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 Jusuf Kalla (JK) melaporkan Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pemberitahuan Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal kemudian pengkhianatan.