Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Kehumaniteran Harus Zero Politik

Photo of author

By Hasnah Najmatul

Paketdigital.com – JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan di dalam Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang digunakan berbasis bergerak di area bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.

“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, ia harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul pada waktu dihubungi melalui instruksi singkat, Hari Senin (9/12/2024).

Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang digunakan menyampaikan “di berhadapan dengan kebijakan pemerintah adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.

Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak bisa jadi duduk bareng untuk mencari titik berada dalam berhadapan dengan persoalan yang tersebut ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.

“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise dan juga kematangan mengamati tentang ini,” kata Zainul.

Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono dan juga Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim telah lama terpilih di Munas XXII PMI.

Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang mana diselenggarakan di area Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang digunakan dilakukan di area Hotel Sultan. Mereka saling klaim telah lama mendapat dukungan dari para PMI di area daerah.

Bahkan, JK akan datang melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pemberitahuan Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal kemudian pengkhianatan.

Leave a Comment