Paketdigital.com – JAKARTA – Pengamat Hukum lalu Politik Pieter C Zulkifli ingin pemerintahan Prabowo Subianto mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Pieter, tanpa pembenahan sistem sekolah juga kebugaran nasional, Indonesia akan sulit bersaing pada tingkat ASEAN, apalagi global.
Bahkan, kata dia, untuk inisiatif makan siang gratis bergizi bagi anak sekolah, pemerintah masih membutuhkan bantuan dari luar negeri. “Rakyat sekarang ini mengawaitu bukti nyata dari janji besar Prabowo. Apakah pemerintah dapat menjawab tantangan ini ataukah visi besar ini cuma akan menjadi angan di area sedang realitas perekonomian global yang semakin kompleks? Waktu akan menjadi saksi, apakah janji ini mampu diwujudkan atau berakhir sebagai kontradiksi,” katanya di keterangannya, Selasa (19/11/2024).
Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto harus mempunyai keberanian yang digunakan besar di menghapus kemiskinan pada Indonesia. Bahkan, kenaikan Pajak Pertambahan Angka (PPN) sebesar 12 persen menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo pada merealisasikan janjinya tersebut.
Pieter C Zulkifli. Foto/Dok SINDOnews
Pieter mengungkapkan bukan sedikit pihak mempertanyakan apakah kenaikan itu sebagai langkah awal menuju metamorfosis perekonomian atau sekadar langkah pragmatis yang mana mengorbankan rakyat demi angka-angka di dalam laporan keuangan negara. Pieter Zulkifli menekankan jikalau Presiden Prabowo memulai masa pemerintahannya dengan visi besar, di dalam antaranya, menghapus kemiskinan, meningkatkan taraf hidup rakyat, menyediakan makan siang gratis, memulai pembangunan tiga jt rumah, hingga menciptakan jutaan lapangan kerja.
“Prabowo Subianto memulai pemerintahannya dengan visi yang mana ambisius. Namun, janji besar seperti menghapus kemiskinan memerlukan keberanian, inovasi, serta kebijakan yang digunakan berpihak pada rakyat. Kenaikan PPN menjadi ujian pertama: apakah ini langkah awal menuju perubahan struktural perekonomian atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan rakyat demi angka-angka dalam laporan keuangan negara?” kata Pieter Zulkifli.
Di satu sisi, kata dia, kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara guna memperkuat target ambisius Prabowo, termasuk, peningkatan dunia usaha 8 persen per tahun. “Di sisi lain, langkah ini dinilai bertentangan dengan janji peningkatan taraf hidup masyarakat. Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan tarif barang serta jasa di dalam pasar, yang mana otomatis mengurangi kekuatan daya beli rakyat, teristimewa kelompok berpenghasilan rendah,” ungkapnya.
Pieter Zulkifli menyatakan untuk mencapai target perkembangan ekonomi 8 persen, pemerintah diperkirakan memerlukan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) sekitar Rp8.000 triliun per tahun, dua kali lipat dari anggaran pada waktu ini. Namun, proyeksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk APBN 2025 hanya saja mencapai Rp3.600 triliun.