Paketdigital.com – JAKARTA – Tanggal 20 Oktober 2024 menjadi tonggak sejarah penting bagi upaya pemberantasan korupsi yang telah sangat mengkhawatirkan dalam Indonesia. Hal ini mengingat pidato Presiden Prabowo Subianto ketika penutupan Rapimnas Gerindra di dalam Indonesia Arena yang mana secara tegas menyatakan akan menyisihkan anggaran khusus untuk membasmi korupsi.
Prabowo menganggap korupsi adalah hambatan terbesar suatu bangsa untuk bangkit serta mengalami perkembangan tambahan maju. Menurut Prabowo, aturan utama sanggup terwujudnya Indonesia Maju adalah dengan menghilangkan perilaku koruptif. Bahkan dengan lantang Jenderal TNI ini menyatakan, kalaupun koruptor itu lari ke Antartika, Prabowo akan kirim pasukan khusus untuk mencari dia di area Antartika.
DPP NCW memerhatikan ada hal yang tersebut menarik terkait janji-janji pemberantasan korupsi di dalam Indonesia pada pemerintahan Prabowo-Gibran, dimulai dari pidato Prabowo pada Rapimnas Gerindra, 31 Agustus 2024 juga pidatonya pascadiambil sumpah di dalam Gedung Nusantara dalam MPR-RI, Jakarta, 20 Oktober 3024.
Prabowo juga menyinggung masih terlalu berbagai kebocoran, penyelewengan, korupsi di dalam Indonesia yang digunakan dapat membahayakan masa depan kita, anak-anak kita kemudian cucu-cucu kita.
“Kami berharap ada tindakan tegas serta nyata untuk para koruptor ini, bila perlu dihakimi massa seperti jambret juga maling makanan, pada mana kejahatan mereka itu dikarenakan merekan lapar, tidak untuk menumpuk kekayaan. Dinamika urusan politik serta sosial perlu diperhatikan Presiden Prabowo, jangan percaya laporan sepihak dari para pembantu beliau (menteri-red) saja, akibat fakta pada lapangan kadang-kadang tidak ada sesuai laporan ke Presiden,” ujar Ketua Umum DPP NCW Hanif, hari terakhir pekan (25/20/2024).
Menyimak dinamika sosial urusan politik yang mana tumbuh pascaterbentuknya Kabinet Merah Putih yang tersebut diinformasikan pada 21 Oktober 2024, banyak kalangan beranggapan Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang digunakan cukup berat, mengingat perasaan khawatir warga akan bagi-bagi kekuasaan atau kebijakan pemerintah akomodatif partai pendukung pemerintah melalui menteri-menteri kabinet Prabowo-Gibran.
“Kalau kami pada DPP NCW tak terlalu khawatir dengan kebijakan pemerintah akomodatif yang tersebut diadakan Presiden Prabowo pada waktu ini, akibat kami memiliki keyakinan Prabowo Subianto yang tersebut pada waktu ini menjabat sebagai Presiden RI ke-8 sudah pernah kembali menjadi dirinya sendiri alias tak akan tunduk pada perintah orang, kelompok atau partai tertentu,” tandas Hanif.
DPP NCW mengamati Prabowo sangat optimistis dapat menekan korupsi juga turunannya. Jenderal Kopassus ini mulai memerlihatkan jati dirinya yang tersebut tidak ada bisa saja diintervensi atau dipengaruhi oleh siapa pun terkait hak prerogatifnya sebagai presiden.