Paketdigital.com – JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang mana diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri dan juga perwakilan menteri yang dimaksud dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom serta Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang digunakan dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, lalu Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih lanjut terlihat sebagai pura-pura zaken, dalam mana unsur politikus masih dominan, juga bahkan mengesampingkan profesional yang mana bukan berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep dalam mana menteri-menteri yang tersebut diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang mana tiada terikat dengan kepentingan partai, serta semata-mata fokus pada keahlian juga pengalaman pada sektor yang dimaksud dia tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional kemudian teknokrat yang tersebut berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Idea ini sejalan dengan keinginan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, pembaharuan iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk meyakinkan bahwa pemerintahan berjalan lebih tinggi efektif, transparan, kemudian berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, kemudian kebijakan pemerintah dagang sapi istilah populer yang menggambarkan negosiasi kebijakan pemerintah yang tersebut transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika meninjau daftar calon perwakilan menteri yang tersebut dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo tambahan diarahkan pada akomodasi kebijakan pemerintah daripada penekanan pada kompetensi teknis.