Paketdigital.com – JAKARTA – Dittipidsiber Bareskrim Polri menetapkan 6 warga negara Indonesia (WNI) lalu 1 warga negara China sebagai dituduh aksi pidana judi online dengan website SLOT8278.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan, WNA berinisial QF berperan sebagai direktur salah satu penyedia jasa pembayaran (PJP). Dia juga berperan penting di memfasilitasi proses pencabutan dana (withdraw) dari aktivitas perjudian online.
QF juga mengatur dan juga menjamin kelancaran aliran dana dari hasil perjudian yang dimaksud ke para pelaku maupun pengguna. “Sementara, WNI inisial RA selaku Direktur Utama Provider Jasa Pembayaran,” ujar Himawan di tempat Mabes Polri, Ibukota Selatan, Selasa (8/10/2024).
RA memegang tanggung jawab penuh berhadapan dengan pengelolaan dan juga operasi dan juga segala aktivitas perusahaan. Kemudian, WNI berinisial IMM selaku Komisaris sekaligus Legal Pemberi Jasa Pembayaran berkolaborasi dengan pihak lain pada memperkuat aktivitas bidang usaha antara PJP dengan PJP lainnya.
Peran IMM mencakup pengawasan dan juga penegakan kepatuhan hukum di semua operasi dan juga kerja sama.
“Keempat, AF selaku Chief Operating Officer sekaligus Manajemen Bisnis Provider Jasa Pembayaran,” katanya.
AF berperan mengendalikan dashboard perusahaan yang mana berkaitan dengan PJP lainnya serta mengurus deposit. Selain itu, beliau bertugas mencari mitra perusahaan baru juga menjalin kerja serupa strategis dengan PJP.
“Lima, FH selaku Finance atau Manajemen Keuangan Sumber Jasa Pembayaran,” ucapnya. FH merupakan mantan Direktur Utama PJP yang saat ini menangani bagian keuangan perusahaan.
FH memegang kendali berhadapan dengan dashboard yang digunakan menghubungkan PJP dengan PJP lainnya juga memfasilitasi kegiatan keuangan antara kedua perusahaan.
Selain itu, beliau menguasai akun perusahaan dan juga bertindak sebagai pihak yang dimaksud menimbulkan MoU dengan PJP lainnya.
“Enam, RAP selaku Operator Aplikasi komputer Provider Jasa Pembayaran. Tujuh, HJ selaku Operator Program Pemberi Jasa Pembayaran,” katanya.
Himawan mengatakan, HJ bertanggung jawab berhadapan dengan pengelolaan dashboard antara PJP kemudian PJP lainnya. Perannya termasuk memfasilitasi serta mengontrol kegiatan keuangan ke PJP lainnya, menjamin semua proses berjalan dengan baik. Para terdakwa terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun.