Buka Rakornas, Mendagri Tekankan Peran Penting Biro Hukum

Photo of author

By Faridah Hasna

Paketdigital.com – DENPASAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi membuka Rapat Sinkronisasi Nasional (Rakornas) Sektor Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri di area The Meru Sanur, Daerah Perkotaan Denpasar, Bali, Rabu (9/10/2024).

Rakornas ini merupakan inisiatif internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang kerap muncul di dalam lingkungan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya peran Biro Hukum di menyusun serta meninjau setiap kebijakan, teristimewa yang berdampak luas bagi masyarakat. Dia mengingatkan semua kebijakan harus melalui peninjauan Biro Hukum untuk menghindari persoalan di area kemudian hari.

Tito menyoroti banyaknya persoalan hukum yang mana ada di tempat lingkungan pemerintahan. Dia setiap saat mengikuti informasi setiap gugatan yang dimaksud ada di tempat Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga Mahkamah Agung (MA).

“Kita merasa bahwa persoalan hukum di dalam lingkungan pemerintahan ini berbagai sekali. Gugatan hampir tiap minggu ada,” ujar Tito.

Mendagri juga membeberkan banyaknya barang hukum yang digunakan dihasilkan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah tempat (Pemda). “(Dari tahun 2020-2024 ada 892 rancangan peraturan tempat (Perda) yang digunakan diajukan wilayah ke Kemendagri. Sementara Kemendagri menyusun 296 Peraturan Mendagri (Permendagri) kemudian Instruksi Mendagri ada 138,” sebutnya.

Di sisi lain, rakornas bertujuan meningkatkan kekuatan hubungan personal antar Biro Hukum dari berbagai tingkatan pemerintahan. “Itu yang mana nomor satulah sejujurnya targetnya. Emotional bonding. Hubungan personal antara kita komunitas Biro Hukum,” ucapnya.

Sebagai informasi, rakornas ini dihadiri beberapa pembicara penting. Mereka yakni Ketua Kamar TUN MA Yulius, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, serta Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus.

Kemudian, Hakim Agung Kamar TUN MA Yodi Martono Wahyunadi, Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Area Perdata kemudian TUN Kejaksaan Agung Sila Haholongan, lalu Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum juga Hak Asasi Individu (Kemenkumham) Roberia.

Leave a Comment