JAKARTA – Peneliti Institute for Develeopment of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov sangat menyayangkan kekisruhan yang mana ketika ini berada dalam terjadi di tempat organisasi Kamar Dagang dan juga Industri (Kadin). Kadin seharusnya menjadi wadah profesional dan juga netral dari campur tangan urusan politik praktis.
“Artinya, kejadian Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan dilihat dengan seksama oleh para penanam modal bukanlah semata-mata dalam di negeri, tapi juga di tempat luar negeri bahwa di konteks usaha pun ini masih ada intervensi dari pihak-pihak tertentu khususnya pada aspek politisasi,” terang Abra di acara Industri Media Briefing bertema Electrifying The Future: Strategi Hijau untuk Akselerasi Net Zero Emission yang digunakan dijalankan di area The Relief Sarinah, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Baca Juga: Dilarang Masuk Kantor Kadin, Arsjad Rasjid Buka Suara
Padahal, lanjut Abra, seperti diketahui bahwa dunia bisnis menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi. Sehingga apabila dunia bidang usaha mengalami intervensi, tentunya akan mengganggu iklim pembangunan ekonomi ke depan.
“Sementara, dalam sisi lain pemerintah juga punya kepentingan besar untuk mengupayakan peningkatan penanaman modal dari dunia usaha sebab bukanlah hanya saja bisa saja membantu penerimaan perpajakan kita semakin besar tapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan lebih lanjut banyak lagi, ini jadi anomali lah di tempat berada dalam upaya pemerintah untuk menggerakkan investasi,” papar Abra.
Abra menambahkan, kisruh yang tersebut terjadi pada waktu ini juga memunculkan kegelisahan mengenai perencanaan Upah Minimum Wilayah (UMR) tahun depan dikarenakan Kadin merupakan salah satu pihak yang dimaksud mempunyai pernan di memformulasikannya dari sisi dunia usaha.
“Nah, kalau sampai ada kekisruhan ini tentu akan merugikan penduduk khususnya dari kalangan pekerja, bagaimana kepastian mereka untuk sanggup memperoleh peningkatan kesejahteraan tahun depan melalui UMR tadi sebab jangan sampai kekisruhan ini mengganggu jalannya pembahasan UMR 2025,” tegas Abra.
Oleh oleh sebab itu itu, Abra berharap kekisruhan di tempat Kadin ini dapar segera selesai. Ia bahkan memohonkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap untuk menengahi kekisruhan ini.
“Supaya tadi, sanggup melokalisir persoalannya bukan berlarut dan juga semakin meluas lantaran ini berdampak terhadap dunia usaha juga berdampak pada sektor pekerja, pekerja juga terkatung-katung nasibnya ketika terjadi kekisruhan di tempat tubuh Kadin,” tegasnya.
Baca Juga: Jokowi Minta Kisruh Kadin Diselesaikan Internal: Jangan Nanti Bola Panas Dilempar ke Saya
Lebih lanjut, Abra menilai bahwa pernyataan Menteri Hukum juga Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas yang digunakan mengungkapkan bahwa tindakan presiden (keppres) terkait terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang kemudian Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub akan segera diproses justru memunculkan perasaan khawatir bagi publik.
“Saya pikir kemarin ketika ada statement dari Menkumham ya itu juga cukup menghasilkan kita khawatir juga lantaran sempat terlontar kan akan segera mengesahkan SK-nya ya dari Munaslub Kadin, padahal semestinya dijalankan evaluasi, pengkajian lebih banyak dulu apakah memang benar hal yang disebutkan sudah ada konstitusional secara AD/ART dalam Kadin serta bagaimana nanti risiko-risiko terhadap konflik ini di dalam di sektor perusahaan dan juga juga terhadap para pekerja yang dimaksud mengharapkan Kadin ini justru mampu diadakan konsolidasi lebih tinggi kuat utk memperkuat program pemerintahan mendatang,” pungkas Abra.