JAKARTA – Dana Moneter Internasional ( IMF ) menilai ekspansi BRICS telah seharusnya mendapatkan dukungan, lantaran berdampak positif terhadap perekonomian global. Pernyataan IMF merespons keinginan Turki yang dimaksud tertarik bergabung dengan kelompok negara-negara tumbuh di tempat di BRICS.
Turki menjadi negara terbaru yang dimaksud secara resmi mengajukan keanggotaan BRICS pada awal September. Pertama kali didirikan pada tahun 2009 oleh Rusia, China, India kemudian Brazil, BRICS cuma butuh satu tahun untuk memperluas keanggotaan dengan bergabungnya Afrika Selatan.
Ekspansi BRICS berlanjut di area tahun 2024, ketika group ini berprogres semakin berjauhan dengan merapatnya beberapa negara berprogres utama mencakup Mesir, Iran, Uni Emirat Arab (UEA), lalu Ethiopia.
Sebelumnya Presiden Rusia, Vladimir Presiden Rusia mencatat, bahwa ada 34 negara sudah menyatakan minat pada BRICS, dan juga diskusi terus berlangsung tentang kemitraan potensial.
Ditanya apakah IMF mengamati BRICS sebagai sesuatu yang dimaksud berbahaya, Kozack menjawab, “pandangan kami bahwa peningkatan dan juga perluasan kerja sejenis internasional juga memperdalam hubungan perdagangan kemudian pembangunan ekonomi di dalam antara kelompok negara harus disambut lalu didorong,” ungkapnya.
Terutama jikalau ditujukan untuk “mengurangi fragmentasi serta menurunkan biaya perdagangan serta investasi” di area antara negara-negara yang tersebut berpartisipasi. Dia juga menambahkan, bahwa “keputusan untuk bergabung dengan inisiatif semacam itu adalah kebijakan berdaulat dari masing-masing negara anggota.”
Ankara sebelumnya telah terjadi menegaskan haknya untuk menjalin hubungan dengan negara atau organisasi internasional manapun yang mana dipilihnya. Turki menyatakan, bahwa keterlibatannya dengan BRICS atau Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) tidaklah mengganggu komitmen yang tersebut lain, termasuk NATO.
“Kami tiada menganggap BRICS sebagai alternatif untuk struktur lain. Kami menganggap semua struktur lalu aliansi ini mempunyai fungsi yang berbeda,” kata Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan sebelumnya.