JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka prospek reshuffle kabinet usai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini juga Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyebut, jabatan menteri merupakan tugas negara. PDI Perjuangan turut membantu Presiden Jokowi pada merancang pemerintahan selama dua periode. Kader PDI Perjuangan akan menjalani tanggung jawab hingga akhir bila ditunjuk kembali untuk mengisi kursi kabinet yang dimaksud kosong.
“Artinya pada pada waktu ditugaskan menjadi menteri, maka fungsi yang tersebut dilaksanakan adalah fungsi tugas kenegaraan, sehingga kalau misalnya kami diberikan penugasan tersebut, sebagai kader partai tentu harus melaksanakan hingga tuntas tanggung jawabnya,” tutur Seno, Hari Sabtu (7/9/2024).
Kendati demikian, Seno tak persoalkan bila kader PDI Perjuangan yang digunakan masih duduk dalam kabinet harus terkena reshuffle. Pasalnya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogtatif presiden.
“Apabila ada keinginan untuk memberhentikan kader-kader kami dalam pada jabatan resmi kenegaraan tentunya itu menjadi hak prerogatif presiden, silakan cuma jikalau merasa sudah ada tidak ada memerlukan pemikiran kerja dan juga jasa dari para kader kami,” ucap Seno.
“Tetapi apabila tidak, kami akan melaksanakan tanggung jawab hingga tuntas. Kader berkat partai diminta untuk berjanji dengan melaksanakan tugas negara sampai tuntas, pertanggungjawaban sampai tuntas,” imbuhnya.
Seno menyampaikan alasan dua kadernya yakni Risma kemudian Pramono memilih mundur dari kabinet lantaran tak ingin membagi fokus di dalam dua tanggung jawab berbeda. Apalagi, Risma dan juga Pramono ditugaskan segera progresif di dalam pemilihan gubernur 2024 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
“Kami tak ingin terbagi fokusnya dengan melaksanakan dua tanggung jawab sekaligus yang sama-sama penting. Maka tentu hanya pada waktu ditugaskan menjadi kepala area memutuskan untuk mundur, Mas Pram misalnya kemudian juga Bu Risma,” ucap Seno.
Risma serta Pramono mendapat tugas agar dapat terus turun ke rakyat untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. “Maka diperlukan suatu langkah yang tersebut sifatnya fokus untuk penugasan partai yang digunakan diberikan sebagai calon gubernur, maka tentu sekadar harus mengurus mundur dari jabatan menteri. Ya itu bentuk gentlemen yang digunakan saya rasa menjadi satu komitmen untuk fokus pada penugasan sebagai calon kepala daerah,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal segera merombak atau reshuffle kabinet di waktu dekat. Hal ini setelahnya kedua Risma mundur dari Menteri Sosial juga Pramono Anung menanggalkan jabatan Sekretaris Kabinet.