JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru dalam bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang dimaksud selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga serta pelaku usaha di area Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Angka impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang dimaksud identik senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh dikarenakan itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang digunakan produksi juga cadangannya masih sangat besar di area Indonesia.
“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dijalankan oleh pemerintahan yang mana baru nanti teristimewa pada upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di tempat beberapa tahun mendatang juga juga di upaya menghurangi subsidi yang tersebut relatif besar,” kata dia, di area Jakarta, Awal Minggu (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih terpencil Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin memiliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling sejumlah ditemukan di dalam Indonesia pada waktu ini.
“Indonesia menjadi negara yang tersebut masuk ke di salah satu negara yang dimaksud mempunyai cadangan gas yang digunakan besar dalam dunia,” lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang digunakan harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, sanggup membuka potensi pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang mana selama ini punya share relatif besar pada subsidi di tempat APBN.
“Di sisi lain optimalisasi gas bumi bukan hanya sekali dapat dilaksanakan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga menyokong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit pada luar batubara,” Yusuf menambahkan.
Dengan begitu serapan yang dilaksanakan oleh PLN tentu dapat menjaga daya saing tarif dari gas nasional kemudian pada ketika yang mana identik memperkecil penyelenggaraan batubara yang dimaksud dinilai relatif tak ramah lingkungan.