DEPOK – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) , Ai Maryati mencatatkan data ada 59 perkara terkait penculikan hingga tindakan pidana perdagangan orang (TPPO) anak dengan modus adopsi ilegal . Komunitas rentan yang mana disasar adalah ibu-ibu muda.
“Ya kalau dari beberapa yang tersebut disampaikan 2023 ada 59 tindakan hukum di tempat KPAI terkait penculikan, perdagangan orang anak pada hal ini modusnya adopsi ilegal,” ujar Ai Maryati untuk wartawan di tempat Mapolres Depok, Rabu (4/9/2024).
Ai menekankan bahwa perkara TPPO dengan korban anak ini sangat mengkhawatirkan. Bahkan melibatkan antardaerah dengan menyasar kelompok rentan seperti ibu muda hingga pekerja migran Indonesia (PMI) yang mana bermasalah.
“Jadi ini sangat mengkhawatirkan tentu beberapa hal yang dimaksud terjadi selain melibatkan antardaerah beliau menyasar kelompok yang dimaksud rentan misalnya ibu-ibu muda misalnya korban ditelantarkan oleh suami hamil, bingung harus kemana dia korban kekerasan kalau boleh dibilang pacaran berisiko kemudian lain sebagainya,” jelasnya.
“Lalu PMI bermasalah pulang ternyata hamil serta relasi kekuatan dari majikan mengalami kekerasan seksual ini kelompok yang dimaksud tergiur oleh iklan pada waktu ini Facebook, mungkin saja dulu one by one atau mulut ke mulut gitu ini masuk ke Facebook yang dimaksud akhirnya tersasar,” sambungnya.
Menindaklanjuti perkembangan TPPO yang mana mulai memanfaatkan teknologi, Ai mengumumkan KPAI berkoordinasi dengan Cyber Crime Polri hingga Kominfo untuk takedown kemudian investigasi saintifik untuk mengetahui operasinya sejauh mana.
“Kita kerja sebanding dengan Cyber Pol/Cyber Crime, Kemenkominfo untuk takedown misalnya untuk menyerahkan ini harus syntific investigation bagaimana siapa akunnya sejauh mana operasinya ini kan harus terukur juga apa yang digunakan sudah ada dilakukan. Jadi hal itu yang mana KPAI lihat urgensi hari ini koordinasi lebih besar lanjut,” ungkapnya.