Wapres Sambangi Kantor DPP PKB di tempat Tengah Wacana Muktamar Tandingan

Photo of author

By Faiqa Amalia

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyambangi Kantor DPP PKB, di tempat Jalan Raden Saleh Raya, Ibukota Pusat, Hari Sabtu (31/8/2024) sore. Wapres datang ke Kantor DPP PKB di tempat sedang rencana muktamar tandingan yang akan dilakukan pekan depan.

Dari pantauan SINDOnews, mobil iring-iringan Ma’ruf tiba di tempat Kantor DPP PKB sekitar pukul 15.47 WIB. Tampak, Ma’ruf kenakan baju muslim bewarna putih, sarung juga mengenakan peci.

Setibanya, Ma’ruf secara langsung disambut okeh Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid hingga Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar.

Terlihat, ketiganya segera mencium tangan Ma’ruf. Mereka pun dengan segera mempersilakan Ma’ruf masuk ke pada Kantor DPP PKB. Pertemuan pun berlangsung secara tertutup.

Kedatangan Ma’ruf ke Kantor DPP PKB dalam sedang rencana muktamar tandingan yang dimaksud direncanakan akan segera dilakukan pada awal pekan depan. Rencana muktamar tandingan itu diinisiasi oleh Dewan Syura DPP PKB KH Unais Ali Hisyam, Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain lalu Ketua DPP PKB Syaikhul Islam.

Wacana pelaksanaan muktamar tandingan PKB diembuskan oleh beberapa jumlah fungsionaris DPP PKB pasca Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terpilih kembali menjadi pimpinan partai berlambang bola dunia itu pada Muktamar ke VI PKB di area Bali. Rencana itu dilaksanakan sebab mereka menganggap Muktamar ke-VI PKB di area Bali tak sah.

Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain mengatakan, Muktamar PKB di dalam Bali diadakan secara tertutup lalu menyalahi prinsip kaidah demokrasi dan juga cacat organisatoris.

“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan warga kemudian wisatawan di area seluruh Bali,” kata Malik pada keterangan, Akhir Pekan (25/8/2024).

Atas dasar itu, ia menyatakan Muktamar ke VI PKB yang tersebut dilakukan di area Bali Nusa Dua Convention Center sesat, tidaklah demokratis serta cuma meneguhkan kepentingan syahwat kebijakan pemerintah Muhaimin.

“Mempertimbangkan langkah kelompok panel kemudian seruan PBNU untuk tidaklah menyelenggarakan Muktamar di area Bali, maka menghadapi nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada 2-3 September 2024 di area Jakarta,” terangnya.

Leave a Comment