JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) akan mengusulkan pilkada ulang dijalankan tahun 2025 apabila kotak kosong menang menghadapi pasangan calon tunggal. Usulan itu akan disampaikan di konsultasi dengan Komisi II DPR RI.
“Setahun, tahun depan (2025),” ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin untuk wartawan di dalam Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Pria yang tersebut akrab disapa Afif ini mengatakan, lembaganya sudah mengirimkan surat permintaan konsultasi ke Komisi II DPR RI. “Kami sudah ada bersurat. Mungkin konsultasi untuk pembuat UU ke DPR insyaallah minggu depan dalam hari-hari awal, mungkin saja tanggal 9 atau 10 nanti akan ketemu,” katanya.
Dia menjelaskan, pertimbangan mengusulkan pilkada ulang pada tahun 2025 oleh sebab itu pilkada tahun ini diselenggarakan serentak di dalam seluruh wilayah Indonesia. Artinya, kepala wilayah hasil pemilihan gubernur 2024 akan menjabat selama 5 tahun ke depan. Namun bila paslon tunggal kalah, kepala area akan dijabat oleh Penjabat (Pj).
“Salah satu tujuan pilkada ini (mencari) kepala tempat yang mana terpilih. Kalau logikanya pilkada berikutnya lima tahun tak seperti pilkada kemarin yang bergelombang, kalau diisi Pj selama lima tahun berganti-gantian terus ya,” jelasnya.
Maka dari itu, Afif menegaskan usulan ini akan dibawa melalui konsultasi bersatu DPR RI, agar rapat itu bisa saja melahirkan kebijakan yang tersebut paling ideal di Pemilihan Kepala Daerah 2024.
“Tapi ini tentu dari apa yang mana kami pikirkan serta kami pahami dari regulasi. Itu makanya kami perlu melakukan komunikasi, konsultasi, pada arti mencari titik pemahaman yang tersebut paling pas dengan semua pihak,” ujarnya.
Diketahui, berdasarkan Sistem Pengetahuan Pencalonan (Silon) milik KPU, terdapat 43 wilayah yang mana akan menyajikan calon tunggal melawan kotak kosong. Jumlah ini dapat sekadar berkurang atau masih tergantung waktu perpanjangan pendaftaran paslon kepala tempat yang akan dimulai 2-4 September 2024.