JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dituntut bekerja lebih banyak fokus kemudian tepat sasaran guna mengatasi uang negara dari para obligor nakal.
Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho memohon Satgas BLBI terus menjaga komitmennya pada melakukan penanganan juga penyelesaian persoalan hukum skandal BLBI secara efektif serta efisien agar pengembalian uang negara benar-benar optimal.
“Saya kira, itu adalah uang rakyat. Saat ini rakyat sedang susah. Jadi, kejar terus uang rakyat yang tersebut dimakan oleh para obligor itu. Tidak boleh utang tidaklah dibayar. Harus dibayar segera,” ujarnya, Mulai Pekan (2/9/2024).
Belakangan ini, persoalan hukum BLBI Kembali mencuat. Hal itu menyusul Satgas BLBI yang dimaksud hendak menyita aset pemegang saham Bank Centris.
Hardjuno yang mana juga kandidat doktor bidang Hukum dan juga Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) mengatakan, perkara Bank Centris ini seharusnya menjadi materi evaluasi yang dimaksud kritis bagi Satgas BLBI. Apalagi, Satgas BLBI mempunyai tanggung jawab besar di menindaklanjuti obligor-obligor yang mana jelas-jelas terbukti mengemplang dana BLBI.
Namun, jikalau Satgas BLBI menyasar pihak yang digunakan bukan ada kaitannya dengan BLBI, seperti yang dimaksud terjadi pada Bank Centris, maka ini adalah sebuah kesalahan serius yang dimaksud sanggup merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga tersebut.
“Satgas BLBI harus bekerja berdasarkan bukti-bukti yang sah serta kuat, tidak berdasarkan asumsi atau dokumen yang dimaksud meragukan. Jika tiada ada bukti bahwa Bank Centris atau pemiliknya, Pak Andre, menerima dana BLBI atau menjadi obligor, maka penyitaan aset tanpa dasar hukum yang mana jelas ini harus dihentikan,” ujar Hardjuno yang tersebut juga ex Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI ini.
Hardjuno menekankan di menjalankan tugasnya, Satgas BLBI tidaklah boleh bertindak semena-mena terhadap masyarakat, apalagi terhadap dia yang dimaksud bukan terlibat di perkara BLBI.