JAKARTA – Kecam tindakan represif polisi pada waktu membubarkan pendemo RUU Pilkada, aktivis lalu akademisi mendatangi Mabes Polri. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bertanggung jawab menghadapi tindakan brutal aparat kepolisian terhadap demonstran di dalam berbagai kota.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, menyampaikan keprihatinan terkait kekerasan yang digunakan melanggar hak asasi manusia. Romo Benny menekankan pentingnya Polri sebagai alat negara yang digunakan tak diskriminatif kemudian harus melayani penduduk tanpa memandang latar belakang.
Tokoh perempuan Zumrotin berharap Polri dapat lebih lanjut dekat dengan publik agar semakin dicintai. Tunggal Pawestri, perwakilan peserta didik yang tersebut ditahan meminta-minta agar rekan-rekannya segera dibebaskan kemudian barang-barang yang digunakan tertinggal dikembalikan.
Todung Mulya Lubis mengusulkan forum reguler antara Kapolri lalu tokoh rakyat untuk meningkatkan komunikasi kemudian memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan kepolisian.
Kadiv Propam Polri Inspektur Jenderal Abdul Karim menegaskan Kapolri terbuka terhadap aspirasi masyarakat, dan juga setiap masukan sangat berarti. “Polri berikrar menindaklanjuti laporan tindakan tiada tepat oleh anggotanya, menjamin setiap tindakan sesuai dengan prinsip keadilan kemudian profesionalisme,” katanya.
Dialog ini ditutup oleh Korsahli dengan ucapan terima kasih melawan saran lalu masukan yang tersebut diberikan untuk kebaikan bangsa lalu negara, juga sebagai pertimbangan bagi Kapolri pada menentukan kebijakan ke depan.